BERLIN, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak para pemimpin dunia untuk memastikan vaksin Covid-19 tersedia dan terjangkau untuk semua orang. Ia berbicara di depan parlemen Jerman dalam pidatonya untuk menandai 75 tahun sejak berdirinya PBB, pada Jumat (18/12/2020).

Melansir Al Jazeera, Guterres menekankan vaksin harus dipandang sebagai barang publik global. Masalahnya, kini muncul kekhawatiran stok vaksin dapat diambil oleh negara kaya dengan mengorbankan negara miskin. “Mereka harus dapat diakses dan terjangkau di mana saja untuk semua orang,” kata Guterres.

Laporan awal pekan ini menyatakan, skema global untuk mengirimkan vaksin Covid-19 ke negara-negara miskin menghadapi risiko kegagalan yang sangat tinggi. Akibatnya negara-negara miskin berpotensi tidak mendapat akses ke inokulasi hingga akhir 2024.

Program COVAX dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ini adalah skema global untuk memberikan vaksin Covid-19 kepada banyak orang, di sejumlah negara miskin dan menengah seluruh dunia. Targetnya setidaknya dua miliar dosis vaksin diberikan pada akhir 2021. Jumlah itu mencakup 20 persen orang yang paling rentan di 92 negara miskin dan berpenghasilan menengah.

Mereka, kebanyakan berada di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Biaya vaksin maksimum 3 dollar AS (Rp 42,240) per dosis. Namun dalam dokumen internal yang ditinjau oleh kantor berita Reuters, promotor skema mengatakan program tersebut dilanda berbagai masalah.

Kurangnya dana, risiko pasokan, dan pengaturan kontrak yang rumit, disebut dapat membuat program ini tidak mungkin mencapai tujuannya. "Risiko kegagalan untuk membangun Fasilitas COVAX yang sukses sangat tinggi," kata laporan internal kepada dewan Gavi yang memimpin COVAX bersama dengan WHO.

Gavi merupakan aliansi pemerintah, perusahaan obat, badan amal, dan organisasi internasional yang mengatur kampanye vaksinasi global. Salah satu dokumen menyatakan, kegagalan fasilitas tersebut dapat membuat orang-orang di negara-negara miskin tanpa akses ke vaksin Covid-19 hingga tahun 2024,

Negara-negara kaya telah memesan sebagian besar stok vaksin yang tersedia saat ini.

Kesalahan informasi virus

Dalam kesempatan yang sama, Guterres memuji para peneliti dari perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech yang bekerja sama dengan raksasa farmasi AS Pfizer. Kedua disebut telah mengalahkan saingannya, dalam perlombaan sebagai vaksin pertama yang diperiksa secara menyeluruh di pasar.

Dia juga mengapresiasi kontribusi besar yang dibuat oleh pendiri perusahaan, Ugur Sahin dan Ozlem Tureci. Sebab vaksin terobosannya telah diberikan persetujuan peraturan di sejumlah negara, dan terus bertambah.

Menurutnya, PBB berkomitmen untuk memberikan berita dan nasihat yang dapat dipercaya, untuk membangun kepercayaan pada vaksin. Proses ini dipandu oleh sains dan didasarkan pada fakta, untuk memerangi informasi yang salah terkait virus.

“Di seluruh dunia, kami telah melihat bagaimana pendekatan populis yang mengabaikan sains telah menyesatkan publik,” kata Guterres. "Segalanya menjadi lebih buruk dengan adanya berita palsu dan konspirasi liar".

Dia juga melontarkan pujian kepada Kanselir Angela Merkel. Karena telah memberikan panduan tanpa basa-basi, mantap, penuh kasih dan bijaksana sehingga membantu mengarahkan Jerman melalui pandemi.

“Saya memuji langkah awal dan tegas Anda yang didorong oleh sains, data lokal, dan tindakan lokal yang menekan penularan virus dan menyelamatkan nyawa,” katanya.

Menyusul kehadirannya di parlemen Jerman, Guterres dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Merkel dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Pada Kamis (17/12/2020), dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas.

Piagam PBB, yang membentuk badan internasional berbasis di New York, mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945. Saat ini, 193 negara tergabung dalam organisasi tersebut. Jerman saat ini adalah salah satu dari 10 anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan PBB. Masa jabatan dua tahun negara itu sebagai anggota Dewan Keamanan akan berakhir pada 31 Desember.

Sumber: www.kompas.com