Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berupaya memproduksi alat pelindung diri (APD) menggunakan komponen lokal dan disertifikasi Badan Kesehatan Dunia (WHO). Selain APD, Pemerintah juga memproduksi ventilator karya anak bangsa yang sebelumnya telah diujicoba dibawah pendampingan dari Kementerian Kesehatan RI.

“Saat ini, tim ahli Gugus Tugas dibantu peneliti, periset dari lembaga dan perguruan tinggi dan dunia usaha sedang berupaya memproduksi APD,” kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (14/4).

Dengan produksi dalam negeri itu, maka Indonesia bisa mandiri dan tidak tergantung APD produksi negara lain dalam upaya melawan COVID-19.

Dalam kurun waktu satu bulan menangani wabah virus Corona jenis baru ini, Gugus Tugas telah mendistribusikan 725 ribu APD, 13 juta masker bedah dan 150 ribu masker N-95.

Piranti keselamatan itu ditujukan kepada dokter, perawat dan tenaga medis agar semakin maksimal dalam memberikan perlindungan dari bahaya COVID-19.

Pemerintah membentuk Gugus Tugas ini untuk menangani COVID-19 berdasarkan Kepres Nomor 7 Tahun 2020 pada 13 Maret 2020.

Untuk menanggulangi COVID-19, Gugus Tugas melakukan kolaborasi pentahelik berbasis komunitas yakni pemerintah, peneliti, dunia usaha, masyarakat serta media baik di pusat, hingga daerah yakni pemerintah provinsi hingga desa dan kelurahan.

Selain itu, Gugus Tugas juga akan meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi termasuk mitigasi ancaman COVID-19.

Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo juga mengajak masyarakat memisahkan kelompok rentan dengan masyarakat sehat tapi sudah terpapar positif COVID-19 atau orang tanpa gejala namun bisa menjadi penular bagi kelompok rentan.

Kelompok rentan yakni masyarakat lanjut usia dan penderita penyakit kronis yakni hipertensi, jantung, kanker, diabetes, asma, hepatitis serta penyakit berat lainnya.

Agus Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB