Jakarta, 26 Januari 2021. Kondisi penyebaran informasi salah atau hoaks di era digital penyebarannya sangat masif, termasuk yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang berlangsung saat ini. Kondisi diperparah karena masih ada oknum tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja membuat dan menyebarkan hoaks. 

Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan, “Sejak pandemi COVID-19 menyentuh Indonesia Maret 2020 lalu, ada 1387 jenis hoaks yang teridentifikasi,” terangnya dalam Dialog Produktif bertema Tolak dan Waspada Hoaks, yang diselenggarakan Komite Penanganan  COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (26/1).

Apabila bersifat kesalahan informasi yang tidak sampai mengganggu ketertiban umum, Kominfo memberikan stempel hoaks dan kembali menyebarkan informasi mengenai kekeliruan itu pada masyarakat. Selain itu, langkah lain yang diambil adalah dengan cara men-take down atau menghapus dari sosial media sebagai sumber penyebarannya itu. “Tapi kalau sudah mengganggu ketertiban umum, kita bisa lapor ke polisi untuk ditindaklanjuti. Saat ini sudah ada 134 kasus yang ditangani kepolisian terkait hoaks COVID-19 ini,” terang Semuel Abrijani.

Salah satu hoaks yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu adalah terkait meninggalnya seorang tentara usai divaksinasi. Mayor Infantri Sugeng Riyadi, Kepala Staf Kodim 0817/Gresik adalah korbannya. Ia diberitakan meninggal dunia setelah mendapat vaksin COVID-19, Jumat (15/1).

“Saya ditunjukkan melalui pesan WhatsApp, bahwa saya dikabarkan meninggal dunia. Saya pertama kali mendengar berita ini justru dari komandan saya Dandim 0817/Gresik, Letkol Taufik Ismail, kemudian saya diajak foto selfie untuk menangkal berita tidak benar itu,” terang Mayor Sugeng.

“Ini modus baru yang mencampurkan fakta bahwa ada tentara meninggal dan ditautkan dengan fakta pak Mayor Sugeng divaksin,” komentar Semuel Abrijani di saat bersamaan.

Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) menuturkan lebih lanjut, “Akhir-akhir ini isu dominan adalah hoaks terkait vaksin COVID-19. Kami mencatat ada 83 hoaks terkait dengan vaksin COVID-19, dan viralitasnya cukup tinggi, karena 42% terkait dengan isu keamanan dan kemanjuran termasuk hoaks kematian Mayor Sugeng,” ungkapnya. Penyebaran hoaks ini memiliki beragam motif, termasuk motif ekonomi juga ada juga niat jahat di baliknya.

Lebih lanjut Septiaji menganalisis ada beberapa kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks vaksinasi ini, “Ada kelompok masyarakat yang sebenarnya bukan keluarga antivaksin, anak-anaknya divaksin BCG dan Difteri, tapi mereka lebih percaya teori konspirasi, sehingga menganggap COVID-19 ini flu biasa sehingga tidak perlu divaksin. Kelompok lainnya adalah kelompok yang mau divaksin dan sadar soal pentingnya vaksinasi COVID-19 tapi mereka memiliki bias. Misalnya bias anticina atau antibarat,” terangnya.

Untuk tidak mudah termakan hoaks COVID-19, masyarakat diimbau agar mengkonsumsi informasi dari sumber yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, “Apalagi informasi yang sangat penting yang akan menjadi penentu untuk membuat keputusan dalam hidup kita, maka kita perlu mengenal dokter atau pakar yang bisa kita percaya dan jauhi orang-orang yang tidak kita percayai,” terang Septiaji. Semuel Abrijani menambahkan bahwa risikonya sangat tinggi apabila kita termakan hoaks terkait ini. 

Terakhir Septiaji berpesan, “Ini adalah masa kritis bagi kita semua, jadi informasi yang kita perlu dalam momen kritis ini berasal dari informasi terbaik yang bisa kita cari. Jadi kalau dapat informasi yang berasal dari media sosial atau dari grup WhatsApp jangan langsung percaya. Mari kita lakukan 3S yakni Saring terlebih dahulu informasi tersebut, kalau baik kita sharing (bagikan), namun apabila buruk kita sorong atau kita tolak berita tersebut,” tutupnya.

***********

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) - Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.  Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

( PEN/RDKS/YOY )