(Berita)
Pengukuhkan Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Konstitusi yang diselenggarakan di di Braja Mustika Convention Centre. Pengukuhan Prof Andi Muhammad Asrun, ...
(Berita)
... Mataram.
Kompetisi tersebut mengusung tema "Kristalisasi Nilai-Nilai Konstitusi Untuk Mewujudkan Keadilan Pemilu dalam Pemilu Serentak Tahun 2024” dan diikuti oleh sejumlah mahasiswa dari beberapa perguruan ...
(Berita)
Fakultas Hukum Universitas Pakuan (Unpak) dengan Mahkamah Konstitusi melakukan penandatangann MoU dan MoA yang berlangsung di Graha Pakuan Siliwangi, Senin, 7 November 2022. UNPAK — Fakultas Hukum ...
(Berita)
Lagu kebangsaan Indonesia Raya menggema di berbagai acara pembukaan kenegaraan, di berbagai seminar, dan di berbagai event Internasional sampai kepada event baik di pedesaan maupun di perkotaan di seluruh ...
(Berita)
... Unpak), R. Muhammad Mihradi, S.H., M.H, (Ketua Pusat Unggulan Konstitusi dan HAM, Dosen FH Unpak), Prof. Dr. Yohanes Indrayono (Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen, Dosen Pascasarjana Unpak) dan Dr. ...
(Berita)
... tersebut di moderatori oleh R. Muhammad Mihradi, S.H., M.H, Ketua Pusat Unggulan Konstitusi dan HAM Fakultas Hukum Universitas Pakuan, serta pemberian materi oleh narasumber yang ahli dibidangnya antara ...
(Berita)
... Konstitusi dan HAM/Dosen FH Universitas Pakuan) Call For Book Chapter Seputar Tema Demokrasi Hukum dan Ham, di kirim ke email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. (Waktu pengiriman artikel 10 September - 15 Oktober ...
(Berita)
UNPAK – Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, menggelar kuliah umum dengan menghadirkan empat narasumber Prof. Dr. Kimly Asshidiqie, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Konstitusi pertama (2001-2008), ...
(Berita)
... Hukum Unpak Bogor, Dr Yenti Garnasih SH,MH, Pusat Unggulan ini meliputi kejahatan ekonomi dan pencucian uang, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, konstitusi dan HAM. “Dibentuknya 4 pusat unggulan ...
(Berita)
... sedikit, yang melembagakan pranata politik dinasti atau politik kekerabatan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan ...
(Berita)
... pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Termasuk dirawat melalui pelbagai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian undang-undang yang inheren di dalamnya menjadikan ...
(Berita)
... pemerintah tidak bisa memilih satu dua pasal dalam konstitusi lalu menegasikan pasal lainnya. Ketika missal pemerintah menetapkan Perppu maka dalam sidang berikutnya, Perppu tadi harus mendapat persetujuan ...
(Berita)
...
Pertama, dari dimensi legal. Mulai dari konstitusi (UUD 1945) sampai berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, sarat dengan singgungan soal ibu kota negara. Seperti kewajiban MPR bersidang di ...
(Berita)
... penting dibandingkan sikap ketergesaan. Ada beberapa hal yang perlu dan mendesak dipikirkan. Pertama, dari dimensi legal. Mulai dari konstitusi (UUD 1945) sampai berbagai peraturan perundang-undangan ...
(Berita)
... hasil suara di Mahkamah Konstitusi (MK). Tudingan pemilu harus diulang atau tidak? Terjadi TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) kecurangan atau tidak? Semua berhamburan dengan perdebatan argumentatif, ...
(Berita)
... atau representasi, sehingga rakyat tidak memerintah dirinya sendiri. Memasuki reformasi 1998, maka agenda memusnahkan kekuatan orde baru dilakukan. Pertama, mendesakralisasi konstitusi, yang dilakukan ...
(Berita)
... 16 UU Advokat dan diperluas melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013. akan tetapi, pegiat anti korupsi menganggap meskipun mempunyai hak imunitas, bukan berarti Advokat tidak bisa dipidana ...
(Berita)
Unpak - Kompetisi Debat Hukum Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Pakuan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa ...
(Berita)
Unpak - Dalam rangka mengetahui penerapan materi kuliah pada Hukum Konstitusi dan Hukum Lembaga Negara mengenai fungsi dan peran wakil rakyat di Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Dalam kesempatan ini ...
(Berita)
... kemungkinan instrument ratifikasi baik yang berupa UU maupun perpres harus mendapatkan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA) serta implikasinya bila dibatalkan. Hal tersebut ...